Jakarta – Hanya ada 10 persen perguruan tinggi swasta (PTS) dari total 3.128 di Indonesia yang dinyatakan sehat, sedangkan 90 persen sisanya justru tidak sehat. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menerangkan, untuk mengatasi masalah PTS yang tidak sehat, pemerintah perlu melakukan penggabungan atau merger perguruan tinggi.
Kendati demikian, ia mengungkapkan, dalam penggabungan itu ditemukan masalah baru. Saat ini, banyak kampus swasta di Indonesia yang kondisinya mengalami kesulitan dalam operasional. Hanya sekitar 10 persen dari perguruan tinggi swasta yang beroperasi dengan baik. Selebihnya, 90 persen justru mengalami persoalan yang cukup serius dalam menjalankan kegiatan tri dharma perguruan tinggi.
Ada kesenjangan PTN dan PTS. Selain itu, masalah yang dihadapi PTS yakni pertama, kesenjangan antara PTS dan perguruan tinggi negeri (PTN). Dikotomi PTS dan PTN yang muncul terlihat dari pola belanja negara, khususnya di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).
Pembinaan atau bantuan bagi PTS kurang dari enam persen dari anggaran. Sementara itu, PTN menerima lebih kurang 94 persen dari total anggaran.
“Dikotomi ini seharusnya tidak terjadi mengingat PTN dan PTS memiliki tanggung jawab yang sama dalam meningkatkan partisipasi pendidikan tinggi,” kata Dede dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI dengan Prof. Thomas Suyatno, Prof. Dedi Mulyasana, Prof. Purbayanto, dan Prof.Erman Anom di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (19/9/2022) sebagaimana diberitakan Kompas.com.
Selain itu, masalah kedua yang disorot Dede seperti kualitas pendidikan. Menurut Dede, tantangan yang harus dihadapi PTS adalah proses pendidikan terjamin dengan manajemen mutu yang baik. Terlebih lagi, saat ini PTS mendidik sebanyak 72 persen mahasiswa sehingga perhatian pada kualitas perlu ditingkatkan.
“Upaya-upaya PTS untuk meningkatkan sarana dan prasarana, mutu dosen, mutu lulusan harus dapat didukung pemerintah,” ungkapnya. Ia juga menyebutkan, kondisi dosen yang merupakan tulang punggung pendidikan masih banyak yang memprihatinkan. Sekitar 49 persen dosen masih berpendidikan Strata 1 dan hampir 50 pesen dosen berstatus tidak tetap atau berinduk lebih dari dua organisasi.
Dede menilai hal itu menyebabkan pekerjaan dosen menjadi tidak optimal sehingga perlu peningkatan kompetensi dan kesejahteraan.
Adapun terkait masalah relevansi pendidikan, Dede menilai dunia industri kini membutuhkan banyak sarjana berbasis teknik untuk diterjunkan ke industri manufaktur. Namun, perguruan tinggi justru banyak menawarkan pendidikan berbasis sosial. “Hal ini terjadi di dosen-dosen PTS. Bahkan, ada dosen yang hanya dapat honor Rp 1,5 juta per bulan. Memprihatinkan sekali,” katanya lagi.
Terakhir, mengenai kompetensi perguruan tinggi, menurut Dede, hal yang paling utama adalah bagaimana mendorong agar PTS dapat mengembangkan diri menjadi universitas riset yang mampu menghasilkan jurnal, paten, dan hak kekayaan intelektual (HAKI).
“Masalahnya risetnya kemudian dipakai atau tidak oleh dunia usaha dan dunia industri, atau hanya sekadar istilahnya simbol-simbol,” pungkas Dede.
